Home / OPINI / Politik Kotor vs Politik Takwa

Politik Kotor vs Politik Takwa

Oleh: Sania Nabila Afifah

Pesta demokrasi telah berlalu tetapi hiruk pikuk di tengah-tengah umat masih terasa membuat kebisingan di telinga. Perselisihan dan kejadian-kejadian janggal banyak terjadi saat ini, penggiringan opini dan lainnya. Semakin menambah citra buruk perpolitikan, yang selama ini diidentikan dengan politik itu kotor, begitulah mafhum yang sudah tertanam dalam benak umat. Dan berdampak pada aktivitas para  politikus. Politik selalu dianggap kotor padahal jika memahami makna politik yang sebenarnya tidaklah seperti mafhum dan realita terjadi saat ini, yang mana politik hanya datang lima tahun sekali dan selalu disandarkan kepada nilai materi, kalah atau menang, perebutan kursi kekuasaan dan sebagainya.

Dilansir dari Republika Co.id– Sleman Laboratorium Big Data Analytics dan Polgov Research Center DPP Fisipol UGM merilis hasil pemetaan potensi politik uang di pemilu 2019. Percakapan politik uang ternyata banyak terjadi di Jawa.

Peneliti DPP Fisipol UGM, Wawan Mas’udi menyatakan, kesimpulan itu didapatkan dari analisis terhadap 7,647 percakapan terkait dengan varian politik uang di sosmed analisis dilakukan 2-12 April 2019.

Secara geografis, Jawa barat menjadi daerah dengan densitas percakapan tertinggi terkait politik uang dengan 433 percakapan yang terjadi di Bandung, Bogor dan Bekasi .Di DKI dengan 358 percakapan, Jawa timur sebanyak 222 percakapan. Tiga daerah ini merupakan daerah yang dengan jumlah percakapan mengenai politik uang tertinggi.

Hal ini menunjukan kalau masyarakat kalau kerap perhatian dengan persoalan politik uang” ujar Wawan dan adanya jual beli suara kandidat Legislatif. Politik uang terjadi karena berbagai macam faktor yaitu ekonomi, politik, dan budaya.

Sistem demokrasi meniscayakan permainan politik uang atau upaya lain untuk meraih kekuasaan dan jabatan. Disebabkan mahalnya mahar untuk menjadi calon penguasa maupun pejabat. Berbagai cara digunakan untuk meraih suara terbanyak saling sikut dan tuduh sudah menjadi hal yang biasa. Sekularisme telah menjadikan umat memisahkan aktivitasnya dengan nilai-nilai takwa. Agama tak lagi dipersoalkan demi kekuasaan dan jabatan. Halal haram tak lagi menjadi standar dalam menentukan perbuatan. Walaupun kebanyakan dari mereka adalah Muslim.

Sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan politik dalam Islam. Politik Islam dibangun berdasarkan kepada sikap takwa. Kekuasaan dan jabatan fungsinya digunakan untuk mengayomi, mengurusi urusan umat berdasarkan syariah Islam.

Dalam Islam politik bukanlah sesuatu yang kotor politik Islam tidak identik dengan rebutan kekuasaan dan kedudukan. Dalam bahasa arab, politik berpadanan dengan kata sasa-yasusu-siyasatan; artinya mengurusi, memelihara.

Samih ‘Athif dalam bukunya, As-siyasah wa as-siyasah ad-Dauliyyah (1987:31), menulis bahwa, politik (siyasah) merupakan pengurusan urusan umat, perbaikan, pelurusan, menunjuki pada kebenaran dan membimbing menuju jalan kebaikan. Karena itu dalam Islam, politik amatlah mulia sehingga Islam dan politik tak bisa dipisahkan.

Imamal-Ghazali dalam kitabnya, al-Iqtishad fi al-I’tiqad, menyatakan, “Agama dan kekuasaan adalah dua saudara kembar…Agama adalah pondasi (asas) dan kekuasaan adalah penjaganya. Segala sesuatu yang tidak punya pondasi niscaya akan roboh dan segala sesuatu yang tidak punya pondasi niscaya akan roboh dan segala sesuatu yang tidak memiliki penjaga niscaya akan musnah”.

Hakikat politik Islam adalah politik takwa jabatan dan kekuasaan adalah amanah dari Allah, harus diatur berdasarkan hukum Allah yang pada akhirnya harus dipertanggung jawabkan dihadapan Allah.

“Imam (khalifah) adalah pengurus; ia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya. (HR Muslim).

Dan setiap diri kita juga adalah pemimpin yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang kita pimpin.

Berbeda dengan filosofi demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat.  Yang sejatinya itu hanyalah slogan untuk membius kaum Muslim. Pada kenyataannya slogan tersebut tak berfungsi sampai bagaimana mestinya.

Politik bukanlah hal yang kotor, tetapi sistem yang diemban saat inilah yang membuat umat menjadi politikus kotor.

Kembalikanlah makna politik sesuai kepada fitrahnya.

Wallahu a’lam bi ash-shawab

Check Also

Narkoba jadi Masalah Sistemik, Memberantasnya Semakin Sulit

Oleh: Sania Nabila Afifah (Komunitas Muslimah Rindu Jannah ) Narkoba barang haram yang dilarang oleh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *