Home / OPINI / SMK Menjadi BLUD, Solutifkah?

SMK Menjadi BLUD, Solutifkah?

Oleh: Puput Hariyani, S.Si*

Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia (Nelson mandela). Kata bijak ini menggambarkan betapa pendidikan memiliki peran sangat penting dalam perubahan dunia. Tentu semua pihak juga sepakat bahwa pendidikan adalah penentu kuat atau ambruknya peradaban sebuah bangsa. Meski tak dipungkiri pendidikan kita hari ini masih jauh dari sempurna.

Berbagai upayapun dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu program yang sedang hangat diperbincangkan adalah diubahnya SMK menjadi BLUD. Muhadjir Efendi, selaku Kemendikbud mendorong SMK-SMK menjadi BLUD dan berharap nantinya sebuah SMK bisa membangun pabrik untuk memfasilitasi para siswanya. Nantinya penghasilan dari pabrik tersebut dapat dikelola sekolah dengan pengawasan komite dan sekolah itu sendiri (detiknews.com).

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur menyatakan, nanti ada 22 SMK yang diusulkan untuk menjadi BLUD. Di Surabaya, dua SMK yang diusulkan adalah SMKN 5 dan SMKN 1. Sedangkan di wilayah kabupaten/kota lain yang diusulkan diantaranya, SMKN 4 Malang, SMKN 2 Malang, SMKN 3 Malang, SMKN 11 Malang, SMKN 1 Singosari, SMKN 5 Jember dan SMKN 3 Jember (Jawa Pos).

Hingga saat ini salah satu sekolah yang sudah merealisasikannya adalah SMKN 1 Panji Situbondo yang sudah memiliki hotel sendiri dan animo pasarnya cukup tinggi dengan omzet mencapai Rp I miliar (Jatimnet.com). Berubahnya sekolah menjadi Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) digadang-gadang dan diharapkan banyak pihak mampu meningkatkan kualitas pendidikan.

Namun benarkah, BLUD mampu menjadikan SMK sebagai rahim lahirnya generasi terdidik pembangun bangsa? Akankah SMKN di Jawa Timur termasuk Jember yang telah diproyeksikan menjadi BLUD menyambut dengan optimis mampu merealisasikan harapan dengan peningkatan kualitas pendidikan ataukah justru sebaliknya?

Ada Apa Dibalik SMK menjadi BLUD?
Saiful Rachman selaku Kepala Dinas Pendidikan Jatim menegaskan bahwa perubahan status BLUD ini membuat sekolah-sekolah tidak akan mendapat bantuan dana dari APBD, “kecuali Bantuan Operasional Sekolah” (Jatimnet.com).

Jika dicermati lebih mendalam, SMKN akan bernasib sama seperti PTN dalam hal pembiayaan operasional, dituntut mandiri ditanggung oleh sekolah dan siswa tentunya dari hasil usaha yang dilakukan bersama.
Hal ini sejalan dengan persetujuan Indonesia dalam hal meliberalisasi 12 sektor jasa dengan meratifikasi GATS (General Agreement on Trade in Service).

Pada ratifikasi GATS pada konferensi Tingkat Menteri di Hongkong ini pun secara resmi membuat Indonesia kehilangan kedaulatannya salah satunya adalah jasa pendidikan (Kompasiana.com).

Selain kemandirian dalam hal pembiayaan, BLUD juga menjadi jalan tol masuknya dunia industry ke dalam sekolah berbalut usaha.

Saat dunia industry masuk dalam lingkungan sekolah, sekolah kehilangan kedaulatannya. Pada akhirnya negara menyelenggarakan pendidikan bukan lagi untuk melahirkan generasi terdidik yang akan membangun bangsa tetapi sesuai arahan industry dan kepentingan pasar.

Meskipun anggota komisi E DPRD Jatim Agus Dono meminta sekolah yang berstatus BLUD tidak hanya memikirkan bisnisnya saja, orientasinya tetap pendidikan. Namun tak dipungkiri perusahaan yang bekerjasama dengan sekolah tentu akan menetapkan target yang harus dipenuhi perusahaan. Misalkan peningkatan kuantitas dan kualitas produk yang dihasikan. Sehingga bagaimanapun posisi pendidikan tidak menjadi fokus utama karena terpecah dengan bidang usaha yang dijalankan. Apalagi pelaku usaha ini melibatkan mulai kepala sekolah sebagai managernya, guru juga siswa.

Bagaimana dengan Jember? SMKN di Jember juga turut waspada, Gubernur mengatakan, “potensi paling banyak di Jember dan Madura. Nanti akan dikembangkan lebih lanjut SMK Mini ini oleh Gubernur baru,” ungkapnya (Surya.co.id).

Jika dikembalikan pada tujuan pendidikan nasional menurut UU No. 20 Tahun 2003 adalah untuk mengembangkan manusia Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian dalam UUD 1945 (versi Amandemen) pasal 31, ayat 3 menyebutkan, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.” Sudah seharusnya penyelenggaraan pendidikan dikembalikan kepada negara agar sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Pendidikan Dalam Islam
Berbeda dengan hari ini, Pendidikan di dalam Islam sepenuhnya merupakan tanggungjawab negara. Negara wajib menyelenggarakan pendidikan secara cuma-cuma alias gratis (Usus Al-Ta’lim Al Manhaji, hal. 12). Sebagaimana dalam sebuah hadist Riwayat Muslim “Imam adalah bagaikan penggembala dan dialah yang bertanggungjawab atas gembelaannya itu”. Dari mana pembiayaannya? Jawabannya adalah dari hasil SDA yang dikelola secara mandiri oleh negara dan dikembalikan hasilnya kepada rakyat.

Sejarah Islam mencatat pada era Khilafah Utsmaniyah, Sultan Muuhammad Al Fatih menyediakan pendidikan secara gratis. Di dalam Konstantinopel dibangun delapan sekolah. Sekolah-sekolah ini dilengkapi asrama siswa, lengkap dengan ruang tidur dan ruang makan. Sultan memberikan beasiswa bulanan untuk para siswa. Dibangun pula perpustakaan khusus yang dikelola oles pustakawan yang cakap dan berilmu (Shalabi, 2004).

Kemudian berkaitan dengan tujuan pendidikannya jelas dalam rangka membentuk kepribadian Islam. Seluruh perangkat pendidikan diintegeralkan dalam rangka mencapai apa yang dicita-citakan. Sehingga akan lahir generasi cemerlang, cerdas, terdidik, berkarakter pemimpin yang kelak mampu melanjutkan estafet kepemimpinan. Wallahu’alam bi ash-shawab.

*Penulis
Guru, tinggal di Jember

Check Also

Menyelisik Bahasa Inggris Sebagai Sebuah Isu Berkelanjutan di Indonesia

Oleh: Mega Fariziah Nur Humairoh, S.Pd., M.Pd. Sebagai orang Indonesia, tidak bisa dipungkiri bahwa bahasa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *