Home / BERITA UTAMA / Berpotensi Bencana, Masyarakat Tepian Sungai Tolak Proyek Plengsengan IAIN Jember

Berpotensi Bencana, Masyarakat Tepian Sungai Tolak Proyek Plengsengan IAIN Jember

Jember- Sungai sebagai salah satu sumber air mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, perlu dijaga kelestariannya dan kelangsungan fungsinya dengan mengamankan daerah sekitarnya.

Garis Sempadan Sungai merupakan garis batas luar pengamanan sungai yang membatasi adanya pendirian bangunan di tepi sungai dan ditetapkan sebagai perlindungan sungai. Jaraknya bisa berbeda di tiap sungai, tergantung kedalaman sungai, keberadaan tanggul, posisi sungai, serta pengaruh air laut.

Dalam rangka pengamanan terhadap daerah sekitarnya, maka perlu menetapkan lebar atau wilayah sempadan sungai, sebagai penyangga kelestarian fungsi sungai. Sehingga kelestarian sungai, berupa kelestarian sumber daya air yang terkandung di dalamnya serta sistem hidrologinya dapat terjaga dengan baik.

Selain itu, penetapan lebar sempadan sungai merupakan wujud perlindungan pemerintah kepada masyarakat, yaitu perlindungan terhadap daya rusak air. Misalnya ancaman terjadinya bencana banjir. Dengan kata lain, sempadan sungai dapat dikatakan juga, sebagai kawasan rawan bencana, yang sangat berbahaya bagi masyarakat apabila dimanfaatkan sebagai kawasan pemukiman, pedagangan, serta peruntukan lainnya.

Sayangnya, manfaat atau fungsi sempadan sungai tersebut selama ini seolah disepelekan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. Pasalnya, pembangunan plengsengan (dinding penahan) yang berada tepat di belakang kampus IAIN ditenggarai tidak berijin dan telah mencuri garis sepadan sungai sebagaimana diatur dalam Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No 28/2015.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat lingkungan Klanceng – Desa Ajung, Kecamatan Ajung di sepanjang sungai bedadung, pembangunan plengsengan tersebut dinilai telah melewati batas sepadan sungai dan semakin mempersempit lebar sungai, sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada masyarakat yang memiliki rumah dan tanah sepanjang sungai bedadung.

“Sebelumnya masyarakat sudah menolak pembangunan tersebut, bahkan saat proses pengerukan dengan menggunakan peralatan berat, masyarakat melempari batu para pekerja agar menghentikan pengerukannya, sempat dihentikan namun keesokan harinya tetap dilakukan pengerukan,” ujar Mistar selaku koordinator warga.

Mistar mengaku, tanpa ada penyempitan lebar sungai saja, apabila di musim penghujan, masyarakat yang berada di lingkungan Klanceng – Desa Ajung setiap tahun, selalu terdampak akibat meluapnya air sungai ke rumah masyarakat dan menggerus tanah milik masyarakat yang ada dipinggir sungai bedadung.

Dengan adanya pembangunan plengsengan oleh pihak IAIN yang justru memakan batas sepadan sungai dan mempersempit lebar sungai bedadung, tidak menutup kemungkinan bakal membawa dampak yang lebih fatal bagi masyarakat Lingkungan Klanceng -Desa Ajung.

Sementara itu Drs. Edy Poerwanto dari LSM Laskar (Lembaga Amanah Suara Kalbu Rakyat) selaku pendamping dari masyarakat lingkungan Klanceng – Desa Ajung menilai jika pembangunan plengsengan tersebut jelas-jelas telah mencuri sepadan sungai. “Dari pengamatan kami, Plengsengan itu dibangun jauh dari batas tanah milik IAIN dan telah memakan sepadan sungai sehingga lebar sungaipun semakin sempit,” katanya.

Menurut Edy, dengan semakin sempitnya lebar sungai tidak menutup kemungkinan akan menyebabnya meluapnya air sungai ke rumah-rumah masyarakat dan tergerusnya tanah-tanah milik masyarakat yang ada di sepanjang sungai bedadung.

Lebih jauh Edy menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri PUPR tersebut pengertian garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

“Jelas-jelas dalam Pasal 3 PermenPUPR Nomor 28 Tahun 2015 disebutkan, penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya,” imbuhnya.

Bahkan menurut Edy dalam Pasal 3 Ayat (2) disebutkan, jika penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau bertujuan agarfungsi sungai tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di sekitarnya.

“Sehingga kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dan danau dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai dan danau dan daya rusak air sungai terhadap lingkungannya dapat dibatasi,” jelasnya.

Dengan keberadaan Plengsengan yang jelas-jelas mencuri sepadan sungai tersebut justru bakal mempersempit lebar sungai bedadung, sehingga tidak menutup kemungkinan bakal membawa dampak yang lebih fatal bagi masyarakat Lingkungan Klanceng -Desa Ajung.

Oleh sebab itu, Edy bersama-sama Masyarakat Lingkungan Klanceng – Desa Ajung, menyatakan keberatan atas pembangunan plengsengan yang justru semakin mempersempit lebar sungai dan telah melewati batas sepadan sungai dan meminta agar pembangunan plengsengan tersebut dihentikan sampai ditemukan adanya solusi agar pembangunan plengsengan tidak membawa dampak yang bisa membahayakan masyarakat Lingkungan Klanceng – Desa Ajung.

Kepala Desa Ajung Abdus Sallam mendukung penuh langkah-langkah yang dilakukan warganya tersebut, dengan Apalagi adanya pembangunan plengsengan tersebut, tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat Lingkungan Klanceng – Desa Ajung, bahkan kepala Desa Ajung juga tidak mengetahui adanya pembangunan plengsengan tersebut yang notabene bakal membahayakan harta benda dan nyawa masyarakat Lingkungan Klanceng – Desa Ajung.

Perlu diketahui, pembangunan Plengsengan IAIN berada di sisi utara lingkungan Klanceng – Desa Ajung.“Memang lokasi pembangunan Plengsengan tersebut tidak masuk wilayah Desa Ajung, , karena bila terjadi penyempitan lebar sungai maka akan berdampak kepada warga saya di lingkungan Klanceng,” tegasnya.

Camat Ajung, Selamet Wijoko justru mempertanyakan masalah perijinan dari pembangunan plengsengan tersebut. “Coba kita cek dulu perijinannya, mulai dari IMB, Ijin pengairan dan ijin-ijin lainnya terkait pembangunan plengsengan tersebut, kami akan minta banuan Satpol PP untuk melakukan lidik atas proses pembangunan plengsengan tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, wartawan media ini sempat mempertanyakan masalah perijinan pembangunan plengsengan tersebut kepada pihak Pemkab Jember, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPU BM dan SDA). Namu Rosyid Zakaria mengaku jika saat ini perijinan pemanfaatan sungai ada pada pemerintahan Propinsi Jawa Timur.

“Saat ini ijin pemanfaatan sungai ada pada Pemerintah Propinsi, namun sepanjang tahun 2017 ini tidak ada rekomendasi dari kami terkait dengan perijinan pemanfaatan sungai,” ujarnya usai rapat Paripurna DPRD beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Rektor IAIN Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE. MM. Saat dikonfirmasi cenderung mengelak mambahas masalah ini, bahkan dirinya mengaku telah dilakukan survey dan mendapatkan ijin dari pihak terkait. “Kita sudah survey dan ada ijinnya,” ujarnya dengan secara sekilas menunjukkan foto-fot di HP miliknya.

Terkait dengan protese masyarakat di sisi Selatan sungai, Babun menganggap sudah selesai dan sudah ada musyawarah dengan perwakilan warga di lokasi yang diperkirakan terdampak akibat pembangunan plengsengan tersebut. “Saya tahu sendiri, salah satu perwakilan masyarakat dalam hal ini Kepala Dusun telah kita beri sejumlah uang sebagai kompensasi untuk warganya, saya lihat sendiri dia menghitung uang kompensasi tersebut,” ujarnya. (tim/sal)

Check Also

Polije Kembangkan Teknologi Kompos Limbah Ternak di Jember

Jember-Permasalahan yang dialami oleh kelompok ternak UD Gumukmas Multifarm Jember adalah banyaknya limbah kotoran domba …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *