Home / BERITA UTAMA / Bolehkah Kepala Daerah Berpolitik ?

Bolehkah Kepala Daerah Berpolitik ?

Oleh: Lucik
Aktivis Studi Kebijakan dan Transformasi Sosial (SKETSA)

Agenda Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang mengumpulkan dan mengajak sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden 01 Joko Widodo- Maruf Amin ternyata telah menjadi warna klasik dalam perpolitikan di tanah air. Saya sebutkan sebagai warna klasik karena setiap momen pemilu, hal ini pasti terjadi.

Bahkan sebelum Ganjar melakukan agenda itu, beberapa kepala daerah sudah banyak yang terang-terangan menjatuhkan dukungannya kepada salah satu calon, yang juga mengajak struktur pemerintahan di bawahnya. Pertanyaan yang muncul adalah boleh atau tidakkah kepala daerah mendukung pasangan capres tertentu dalam kontestasi pemilu? Sebagai orang awam, saya akan mencoba untuk menyoroti hal ini dengan sudut pandang masyarakat awam.

Secara aturan, Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam paragraf tiga UU No 23 Tahun 2014 secara meyakinkan tidak menyebutkan seorang kepala daerah memiliki hak untuk melakukan atau memberikan dukungan kepada calon presiden dalam pemilu. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa hak seorang kepala daerah adalah hak protokoler dan hak keuangan. Sehingga kegiatan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah tersebut menyimpang dari aturan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bawaslu Jateng yang menjelaskan bahwa ada pelanggaran Pasal 1 angka (3) dan Pasal 61 ayat (2) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah atas kegiatan tersebut.

Disisi lain, kepala daerah adalah produk demokrasi kita yang keterlibatan mereka dalam agenda pemilu sudah sangat kental. Keterpilihan mereka juga dilakukan dalam pemungutan suara, dan pencalonan mereka juga mensyaratkan dukungan partai politik maupun dukungan masyarakat yang jumlahnya tidak sedikit.

Sehingga menjadi sebuah kewajaran jika seorang kepala daerah memiliki kedekatan dengan partai politik tertentu, bahkan mereka juga menjadi bagian dengan merangkap ketua partai politik tertentu ditingkat daerah. Sehingga kaki mereka berada di dua tempat, yang satu di pemerintahan daerah, mereka sebagai pimpinan daerah yang harus melakukan Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Haknya untuk kemaslahatan masyarakat didaerahnya, dan kaki satunya lagi berada di partai politik yang mengusungnya, yang mana mereka harus tunduk dan patuh pada perintah pimpinan partainya.

Jika dilihat dari perspektif itu, sepertinya akan sulit untuk mengekang hati dan tindakan kepala daerah untuk tidak memihak pada salah satu calon dalam pemilihan presiden. Apalagi pilpres adalah hajat terbesar dari partai politik yang menentukan nasib mereka dalam lima tahun kedepan. Tetapi dengan kegiatan pilpres ini, kepala daerah juga jangan mengabaikan permasalahan rakyatnya karena ditinggalkan untuk kegiatan kampanye. Jika ini terjadi, maka rakyat akan menjadi korbannya.

Saya lebih sepakat dengan pendapat Mahfud MD, yang memandang kepala daerah sah-sah saja melakukan keberpihakan politik dalam pemilu presiden, bahkan mendukung calon presiden. Namun semua kegiatan dukungan itu tidak dilakukan di hari kerja. Hari kerja mereka harus digunakan untuk memikirkan rakyat. Jika hari libur mereka melakukan kampanye, itu bukan menjadi masalah, dipersilahkan saja. Sehingga perlu dilembagakan dalam sebuah aturan formal. Hal ini akan lebih baik, dari pada pemberian sanksi oleh Bawaslu Jateng yang memberikan himbauan kepada Mendagri untuk menegur Gubernur Jateng dan 31 Kepala daerah yang lain karena mendukung dan mendeklarasikan pasangan calon presiden tertentu, karena sanksi ini tidak akan berdampak apa-apa.

Bagikan Ke:

Check Also

Masih Ada Pandemi Covid, Tim Salam – Ifan Minta Simpatisan Tak Datang ke KPU

Jember- Paslon Salam-Ifan rencananya akan mendaftar ke KPU Sabtu siang, tim paslon minta para relawan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *