Home / BERITA UTAMA / Collaborative Literacy; Penuntasan Buta Huruf Berbasis Kearifan Lokal

Collaborative Literacy; Penuntasan Buta Huruf Berbasis Kearifan Lokal

Oleh: Hari Setiawan

BUTA huruf masih menjadi persoalan tersendiri di Indonesia. Angka buta huruf di Indonesia memang terus bergerak turun. Tetapi, di sejumlah daerah angka buta huruf masih menjadi masalah yang belum terselesaikan.

Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) pada 2018 menyebutkan, 97,93 persen pendudukan Indonesia telah berhasil diberaksarakan. Tinggal 2,07 persen atau 3.387.035 orang yang masih mengalami buta huruf.

Dengan capaian ini, Indonesia telah membutikan keberhasilannya dalam mengurangi angka buta aksara. Masyarakat buta aksara di 23 provinsi sudah berada di bawah angka nasional. Saat ini masih ada 11 provinsi dengan angka buta huruf di atas angka nasional.

Kesebelas provinsi itu adalah Papua (28,75 persen), NTB (7,91 persen), NTT (5,51 persen), Sulawesi Barat (4,58 persen), dan Kalimantan Barat (4,50 persen). Lalu, Sulawesi Selatan (4,49 persen), Bali (3,57 persen), Jawa Timur (3,47 persen), Kalimantan Utara (2,90 persen), Sulawesi Tenggara (2,74 persen), dan Jawa Tengah (2,20 persen).

Buta Huruf dan Kualitas Hidup

Badan Pusat Statistik (BPS) sudah tidak memasukkan tingkat melek huruf dalam mengukur indeks pembangunan manusia (IPM). IPM adalah sebuah metode untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia di sebuah daerah.

Angka melek huruf dinilai BPS sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh. Sebab, tidak menggambarkan kaulitas pendidikan. Selain itu, angka melek huruf di sebagian besar wilayah cukup tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik (bps.go.id).

IPM juga dapat dipergunakan untuk menentukan peringkat atau level pembangunan di sebuah wilayah atau negara. Di Indonesia, IPM menjadi data strategis. Selain untuk mengukur kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat ke daerah.

Meski sudah tidak menjadi tolok ukur IPM, tingkat melek huruf sangat menentukan kualitas hidup masyarakat. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, masyarakat yang masih buta huruf sebagian besar hidup dalam kubangan kemiskinan. Buta huruf identik dengan tingkat ekonomi bawah.

Hal ini diakui oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Kemdikbud (republika.co.id, 4 September 2018). Kantong-kantong daerah buta huruf rata-rata berada di desa-desa dengan ekonomi miskin.

Kedua, karena berada di bawah garis kemiskinan, orang buta huruf memiliki akses yang sangat terbatas dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Seperti, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja.

Masyarakat miskin cenderung rentan tidak menyekolahkan anaknya dengan alasan biaya. Meski, karena tingkat pendidikan yang rendah, hal itu bisa disebabkan pula rendahnya kesadaran terhadap pentingnya anak-anak masyarakat miskin mengenyam pendidikan yang layak.

Demikian pula dengan akses kesehatan. Meski pemerintah telah mengkaver masyarakat miskin dengan program JKN (jaminan kesehatan nasional), hal itu tidak banyak menolong jika gangguan kesehatan yang diderita sangat parah. Sudah banyak berita di media atau media sosial mengenai masyarakat miskin tidak mampu berobat untuk menyembuhkan penyakitnya karena biaya yang mahal dan tidak terkaver JKN.

Karena tingkat pendidikan yang rendah, tentu saja akses masyarakat buta huruf terhadap lapangan kerja sangat terbatas. Mereka sulit bekerja di sektor-sektor formal. Mayoritas masyarakat buta huruf bekerja di sektor informal atau melakukan usaha dengan skala mikro.

Ketiga, masyarakat buta aksara yang hidup dalam kemiskinan juga memiliki akses yang terbatas untuk mencapai taraf hidup berkualitas. Bappenas RI (2004) menyebutkan, masyarakat miskin sulit mencapai kecukupan dan mutu pangan; perumahan dan tempat tinggal; air besih dan sanitasi sehat; kepemilikan dan penguasaan tanah; serta jaminan rasa aman.

Karena itu, sudah seharusnya angka buta huruf terus diturunkan. Tentu saja, tidak bisa dengan hanya mengandalkan peran pemerintah. Dibutuhan peran serta semua pihak, baik personal, BUMN dan swasta, komunitas, dan organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk menurunkan angka buta huruf.

Collaborative Literacy Berbasis Kearifan Lokal

Kebersamaan adalah kunci untuk menyelesaikan angka buta huruf di Indonesia. Beruntungnya, masyarakat Indonesia memiliki kearifan lokal (local wisdom) yang bisa diandalkan dalam menyelesaikan persoalan sosial. Kearifan lokal itu adalah gotong-royong (collaborative).

Dalam praktiknya di masing-masing daerah, gotong-royong bisa disebut dengan berbagai istilah. Di Bali ada Ngayah, yaitu kerja bakti untuk mempersiapkan ritual keagamaan dan masalah adat yang dilakukan dengan ikhlas. Di Tapanuli Utara, ada Siadapari. Yaitu, bercocok tanam yang dilakukan masyarakat Batak Toba untuk mengerjakan tanah dari masing-masing anggota kelompok secara bergiliran.

Lain lagi di Waingapu, NTT. Di sana ada Pawonda, yaitu kerjasama yang melibatkan sekelompok orang untuk membangun sebuah rumah dengan upacara khusus, seperti berpuasa. Di Jogja, ada istilah Gugur Gunung. Sebuah kerja sosial yang dilakukan secara bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan berat di desa.

Artinya, masyarakat Indonesia memiliki modal sosial yang baik untuk menyelesaikan persoalan buta aksara ini. Dengan memanfaatkan kearifan lokal di masing-masing daerah, buta huruf bisa dikurangi dengan mengedepankan konsep collaborative literacy. Bisa dimaknai secara sederhana sebagai gotong-royong membebaskan masyarakat dari buta aksara.

Di lapangan, collaborative literacybisa dilakukan dengan pendekatan psiko-sosial yang tepat di masing-masing daerah. Sebab, setiap daerah pasti memiliki pola pendekatan psiko-sosial yang berbeda-beda. Namun, secara fungsi, harus ada organ yang memainkan peran sebagai (1) early detection (deteksi dini); (2) pendekatan pribadi (personal approach); (3) pelaksana keaksaraan (literacy organizers); dan (4) sistem pendukung (supporting system).

Fungsi deteksi dini berperan untuk memetakan siapa saja di sebuah lingkungan atau desa yang masih buta huruf. Yang memainkan peran inilah yang bisa memetakan bagaimana persebaran orang buta huruf beradasar tempat tinggalnya, jenis kelamin, usia, dan taraf ekonominya.

Setelah terpetakan, diperlukan organ yang melakukan pendekatan personal. Sebab, tidak selalu mudah mengajak orang untuk belajar keaksaraan di saat usianya telah lanjut usia. Masalahnya bisa disebabkan oleh faktor psikis, seperti malu kepada anak-cucu, tetangga, dan sebagainya. Organ inilah yang mengatasi hambatan psikologis.

Setelah itu, pelaksana kegiatan keaksaraan dibentuk dengan susunan personel yang memiliki kompetensi sebagai tutor. Pelaksana ini bisa taman bacaan masyarakat (TBM) pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), ormas, atau PKK. Ada pun supporting system diperlukan untuk mengevaluasi pencapaian, penyediaan sarana-prasarana, dan sebagainya.

Suksesnya collaborative literacyini juga terletak pada kepedulian masyarakat setempat dan dukungan pemerintah daerah. Kepedulian kunci sukses bahwa tidak boleh ada orang buta huruf di sekitar tempat tinggalnya. Sedangkan dukungan pemerintah kunci percepatan penyelesaian buta huruf karena menyangkut keberpihakan kebijakan dan anggaran. (*)

*) Hari Setiawan adalah Direktur Konten Indonesia

Check Also

Polije Kembangkan Industri Kecil Roti

Jember- Usaha roti mempunyai prospek yang cerah di Indonesia, khususnya di kota Jember karena roti …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *