Home / BERITA UTAMA / Dewan Deadline Pemkab Jember Seminggu Berikan SK GTT/PTT

Dewan Deadline Pemkab Jember Seminggu Berikan SK GTT/PTT

Jember– DPRD Jember memberikan batas waktu seminggu untuk menuntaskan SK GTT/PTT di Jember. Hal ini terungkap saat pertemuan antara Pemkab Jember dengan PGRI yang difasilitasi DPRD Jember.

Dalam ruangan hearing yang dipenuhi GTT/PTT itu, Pemkab Jember yang diwakili oleh Asisten 3 Joko Santoso, Kabag Hukum Ratno Sembodo Cahyoadi, dan Plh Kepala Dinas Pendidikan Ahmad Ghazali, memberikan garansi akan memberikan Surat Keputusan dari bupati dalam rangka pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Ada tiga kesimpulan dalam pertemuan tersebut yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi yang memimpin sidang.

“Kami memberikan deadline waktu paling lambat minggu depan agar bupati sudah memberikan SK penugasan kepada GTT PTT di Jember,” tegas Ayub.

Ayub juga meminta kepada GTT PTT melalui PGRI Jember untuk tidak melakukan aksi mogok lagi sembari menunggu SK dari Bupati Jember.

“PGRI harus bisa meredam untuk tidak terjadi aksi mogok lagi. Kasihan kepada anak didik,” jelasnya. Sehingga setelah ini, pihaknya berharap guru kembali mengajar.

Selain itu, DPRD Jember akan memperjuangkan adanya honor tambahan bagi GTT PTT yang bersumber dari APBD Jember.

“Kita akan memperjuangkan adanya tambahan honor senilai Rp 500 ribu untuk GTT PTT,” terangnya. Sehingga jika ditambah BOS maka bisa mendapatkan Rp 800 ribu perbulannya.

Dia mengatakan, sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi jika sejak awal Pemkab Jember sudah memfasilitasi dan memberikan kepastian mengenai SK ini.

“Peristiwa mogok ini tidak perlu terjadi jika kran komunikasi Pemkab dengan PGRI dan GTT PTT bisa berjalan dengan lancar,” jelasnya.

Pemkab Jember mengakui, jika masih bingung dan belum berani mengeluarkan SK tersebut. Bahkan kebingungan ini terjadi sejak terbitnya Permendikbud No. 8 tahun 2017 Februari 2017 lalu. Pihaknya bukan tidak memperjuangkan sama sekali terkait dengan surat tersebut.

“Kami pun langsung mengirimkan surat kepada MenPAN (Pemberdayaan Aparatur Negara),” kata Joko Santoso.

Pemkab melihat jika Permendikbud tersebut bertabrakan dengan Peraturan Pemerintah no. 48 tahun 2005 tentang pengangkatan kerja karena sudah dilarang mengangkat tenaga honorer. “Dua aturan ini tidak selaras,” terangnya.

Sehingga agar tidak dipermasalahkan makanya dilakukan konsultasi tersebut.

Meskipun demikian, Kabag Hukum Pemkab Jember Ratno Sembodo Cahyoadi menuturkan, Pemkab Jember dalam hal ini Bupati Faida berkomitmen untuk menyelesaikan SK untuk GTT dan PTT secepatnya. “Beri kami waktu untuk menyelesaikan ini,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Ratno juga mengingatkan masih ada masalah lain terkait dengan pemberian SK ini.

“Jumlah GTT dan PTT masih belum pasti,” tutur Ratno. Dimana sesuai dengan data dari Dinas Pendidikan jumlahnya sebanyak 3300an PTT GTT, sementara data dari PGRI sekitar 5 ribuan.

Hal ini dikarenakan adanya sejumlah GTT dan PTT yang tidak masuk dalam Data Pokok Pendidikan, karena kepala sekolah mengangkat sendiri.

“Itu tidak dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dan kini menjadi masalah bagi Pemkab Jember,” terangnya.

Oleh karena itu, nantinya pihaknya akan melakukan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Yang jelas untuk masalah SK ini akan segera diproses oleh pihaknya sehingga dapat segera diselesaikan SK untuk GTT dan PTT di seluruh Kabupaten Jember. (Sal)

 

Check Also

Polije Kembangkan Teknologi Kompos Limbah Ternak di Jember

Jember-Permasalahan yang dialami oleh kelompok ternak UD Gumukmas Multifarm Jember adalah banyaknya limbah kotoran domba …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *