Jember Post Portal Berita Jember Terkini
Jember- Perwakilan wali murid mendatangi SMA 1 Kencong, menanyakan tentang keberatan biaya sumbangan yang telah diputuskan oleh pihak sekolah. Tidak hanya itu, wali murid juga memprotes karena anaknya tidak memiliki kartu ujian karena belum lunas.
“Saya protes tentang beberapa syarat yang di terapkan untuk mengikuti ujian tengah semester atau Mit Semester. Memang dalam undangan tidak menerangkan itu, namun dalam praktek yang saya lihat dan beberapa wali murid yang mengadu. Bagi mereka yang tidak ikut atau tidak membayar sumbangan bangunan Rp 600 ribu, maka tidak akan mendapatkan nomor dan otomatis tidak ikut ujian, termasuk anak saya dan lainnya,” kata salah satu wali murid, Soleh usai menemui pihak sekolah, Senin (24/9).
Tidak hanya dirinya, tetapi banyak laporan dari wali murid kepadanya. Menurut Soleh, hal itu bukan menjadi syarat. Tetapi syarat siswa itu hanya membayar uang SPP dan itu wajib, sedang untuk lain-lain itu sukarela.
“Yang tragis lagi, informasi itu dilakukan oleh ketua kelas melalui WhatsApp masing-masing. Ini kan menjadi hal yang sangat sensitiv terhadap anak-anak, ini bisa menjadi gangguan terhadap psikologis anak. Ini yang harus kita pahami,” ungkapnya.
Oleh karena itu, dia memohon kepada komite dan pihak sekolah agar seluruh sumbangan sebesar Rp 80 ribu perbulan yang melebihi dari angka SPP sebesar Rp 70 ribu itu supaya ditiadakan atau ditinjau ulang.
“Selanjutnya tentang persoalan bangunan, yang kelas 1 itu Rp 1,5 juta, kelas dua Rp 1,5 juta dan kelas tiga Rp.1 juta ini agar ditiadakan juga. Karena dasar hukumnya untuk itu belum ada, walaupun itu diputuskan oleh komite, tidak menjadi dasar hukum, untuk menjadi sebuah kewajiban. Namanya saja sumbangan, maka itu secara sukarela wali murid mampunya berapa. Jadi tidak ada ketentuan harus berapa,” jelas Soleh.
Tanggapan dari sekolah, ini akan menjadi masukan. Dia berharap secepatnya pihak sekolah mengundang wali murid, tanpa kapling-kaplingan. Agar mereka tahu dan semua transparan, uang itu untuk apa. Karena bila di total, uang itu besar sekali.
“Coba Rp 80 ribu permurid dikalikan seribu anak dan dikalikan satu tahun, itu sekitar Rp1 milyard. Untuk apa saja, wali murid tidak tahu. Karena itu sumbangan dari wali murid, pertanggung jawabannya ialah kepada wali murid. Jika ini tidak ada respon, kami akan mrlakukan langkah lain, bisa saja secara hukum dan sebagainya,” tegas Soleh. (sg)
