DPRD Jember Pertanyakan Status Plt Kabag Umum

Jember- Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember mempertanyakan status penunjukkan Herwan Agus Darmanto sebagai Pelaksana tugas Kabag Umum Pemkab Jember. Pasalnya, persoalan hukum yang menyandung Herwan pada tahun 2005 lalu hingga detik ini masih belum inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

Dalam rapat pembahasan KUA PPAS Perubahan APBD 2017 senin siang, Asisten 3 Pemkab Jember, Joko Santoso menyampaikan, Herwan memang pernah terjerat persoalan hukum saat periode mantan Bupati Samsul Hadi Siswoyo. Putusan peradilan tingkat pertama pada saat itu, lanjut Joko, Majelis Hakim menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak terbukti bersalah dan divonis bebas, sehingga jaksa penuntut umum melakukan banding kepada Mahkamah Agung. Meski, kasus itu terjadi 12 tahun yang lalu, ternyata hingga detik ini belum ada keputusan dari Mahkamah Agung apakah Herwan dinyatakan bersalah atau tidak. Atas dasar inilah, menurut Joko, tidak ada persoalan dengan pengangkatan Herwan sebagai Plt Kabag Umum Pemkab Jember.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jember, Ayub Junaidi menilai, apa yang disampaikan oleh Asisten 3 ini tidak bisa dijadikan landasan hukum penunjukkan Herwan sebagai Plt Kabag Umum. Pemerintahan, menurut Ayub, tidak bisa dijalankan hanya berdasarkan asumsi semata, melainkan berdasarkan Undang-Undang dan regulasi yang berlaku. Apalagi, dalam Undang Undang no 5 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2017 sudah diatur dengan jelas mengenai sanksi yang dikenakan kepada PNS yang tersandung persoalan hukum. Oleh sebab itulah, Ayub meminta Pemkab Jember menunjukkan regulasi yang dijadikan dasar hukum penunjukkan Herwan sebagai Plt. Kabag Umum tersebut.(riq/sal)