Jember- 11 Partai Politik sepakat mendorong DPRD Jember meneruskan laporan hasil pemeriksaan BPK dan hasil penyelidikan panitia angket, kepada aparat penegak hukum. Selain itu setiap partai akan berkirim surat ke DPP masing-masing, untuk meminta backup penyelesaian persoalan di Jember.
Sekretaris DPC PKB Jember Ayub Junaidi mengatakan, predikat Disclaimer ini merupakan predikat terburuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
“Disclaimer artinya ada yang salah dalam pengelolaan keuangan daerah,” kata Ayub.
Atas persoalan ini, 11 parpol sepakat mendorong legislatornya di DPRD Jember, untuk meneruskan hasil penyelidikan panitia angket dan LHP BPK kepada aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan maupun komisi pemberantasan korupsi. Selain itu DPRD juga didorong untuk meminta BPK melakukan audit investigasi.
“Setiap pimpinan partai di Jember juga sepakat berkomunikasi dengan DPW dan DPP masing-masing, untuk meminta agar pengurus pusat partai ikut memantau dan mengawal penyelesaian persoalan yang terjadi di Jember saat ini,” pungkas Ayub. (si/sal)