Ekonomi Jember Stagnan, Silpa Lebih dari Setengah Trilyun

Jember- Perekonomian Jember stagnan dan terkesan auto pilot. Tak ada upaya pemerintah daerah untuk membantu pengusaha atau upaya memperbaiki perekonomian. Hal tersebut diungkap Ketua HIPMI Jember Agusta Jaka dalam dialog publik yang diselenggarakan LP2M UNEJ bareng PWI Jember di gedung Kauje, Selasa (13/8/2019).

Hal senada juga diungkap Muhammad Fawaid, anggota Komisi A  DPRD Provinsi Jawa Timur. Menurutnya Kabupaten Jember harus meningkatkan konektivitas dengan daerah-daerah di Jawa Timur yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi seperti Malang, Surabaya dan Pasuruan. Hal tersebut disampaikan Muhammad Fawaid, anggota Komisi A  DPRD Provinsi Jawa Timur.

“Melihat kondisi Jember saat ini yang bisa menjadi bahan evaluasi adalah kurangnya konekvitivas dengan daerah lain. Khususnya daerah-daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi,” katanya.

Ia mencontohkan, keberadaan bandara di Jember. Jika tidak ada komunikasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat, maka semakin hari bandara akan semakin sepi. Padahal, akses ke Surabaya dan Malang  tetap harus dibuka agar para investor mau berinvestasi di Jember.

Selain memperbaiki layanan bandara, lanjut Fawaid, membuka akses juga bisa dilakukan dengan cara lain. Misalnya dengan upaya menyambungkan tol ke Jember. Tujuannya agar Jember bisa mengejar laju pertumbuhan perekonomian daerah-daerah disekitarnya.

 Ia menambahkan, Persoalan lain di Jember adalah  Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa). Dalam APBD Jember 2018 Silpa Kabupaten Jember yang harus dikembalikan ke kas negara jumlahnya cukup tinggi, yakni mencapai Rp.713 miliar. Menurutnya, hal ini adalah masalah serius. Jika tidak segera ada perbaikan, perekonomian di Jember akan sulit tumbuh.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi mengungkapkan, sebenarnya mekanisme perencanaan dan pengesahan anggaran di semua Kabupaten kota sama, karena sudah diatur detail dalam undang-undang.

“Tetapi sebagus apapun postur anggaran dibuat, menjadi sia-sia jika  eksekutif tidak melaksanakan,” pungkas Ayub.(sal)