Jember Post Portal Berita Jember Terkni
Jember- LSM Indonesia Birocation Watch (IBW) Jember menyoroti sikap Bupati Faida yang menolak menghapus sejumlah alokasi anggaran sesuai dengan resume hasil pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2017 antara Badan Anggaran DPRD Jember dan Tim Anggaran Pemkab. Padahal, setelah dicermati anggaran yang dikepras tersebut memang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.
Ketua LSM IBW Jember, Sudarsono mencontohkan, usulan anggaran senilai Rp 1,2 Milyar untuk pengadaan mobil dinas Bupati Faida yang jelas-jelas dinilainya sebagai program menghambur-hamburkan uang rakyat. Sebab, tidak ada efek nyata dari program tersebut terhadap kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak sampai saat ini belum juga direalisasikan.
Sehingga sangat aneh jika kemudian Bupati memaksakan kehendak agar pengadaan mobil dinas tersebut digoalkan. Ini menunjukkan jika pihak eksekutif tidak berpihak sama sekali terhadap persoalan yang lebih urgent yakni kepentingan rakyat Jember secara luas. Jika Pemkab Jember tetap bersikukuh menganggarkan mobil dinas tersebut, Sudarsono mengancam akan melakukan aksi penyegelan ketika mobil dinas tersebut direalisasikan. Bahkan, Sudarsono tidak segan-segan membawa persoalan ini ke ranah hokum karena ada dugaan penyalahgunaan kekuasaan.
Lebih jauh Sudarsono mengaku heran dengan surat kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD 2017 yang sudah ditandatangani oleh Bupati Faida di saat belum ada kesepakatan antara DPRD Jember dengan Pemkab. Menurutnya, namanya kesepakatan tidak boleh sepihak, namun harus ada kesepamahaman antara eksekutif dan legislative. Jika seperti ini, Pemkab Jember terkesan memaksakan kehendaknya tanpa memperdulikan hasil pembahasan bersama KUA PPAS 2017 yang sudah memakan waktu hampir satu bulan.(riq/sal)
