Jember Post Portal Berita Jember Terkini
Jember- Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Desa Pace, Kecamatan Silo, memastikan kondisi masyarakat terhadap penolakan tambang di blok silo. Hal ini terungkap dalam kunjungan tim yang dipimpin Gus Irawan Pasaribu, di Balai Desa Pace, Silo, Rabu (6/2/2019).
Kepala Desa Pace Moh. Farohan ketika dikonfirmasi berharap ini bukan hanya janji-janji, namun rakyat kami menginginkan kepastian pencabutan SK tersebut.
“Agar rakyat kami bisa tenang dengan pencabutannya, karena rakyat sudah bosan dengan janji mulai tahun 1998 hingga sekarang, makanya kami butuh kepastian,” ujar Farohan.
Menurutnya, keinginan warga sangat jelas. Dimana dengan kehadiran komisi VII DPR RI ini diharapkan izin pertambangan di blok silo yakni Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) segera dicabut.
Gus Irawan Pasaribu menjelaskan, sebetulnya sudah ada kesepakatan non litigasi.
“Dari kajian Kementerian Hukum dan HAM, bahwa SK Menteri ESDM itu cacat formal dan karenanya direkomendasikan dicabut,” katanya, usai pertemuan.
Komisi VII ingin memastikan dan datang ke Silo untuk menyerap aspirasi masyarakat setempat mengenai keberadaan tambang emas.
“Tadi sudah disampaikan bahwa masyarakat ingin ada pencabutan SK. Kami sepakat mendorong dan memastikan pencabutan SK menteri terkait wilayah izin pertambangan Blok Silo,” kata Pasaribu.
Oleh karenanya, pihaknya sepakat untuk memastikan SK Menteri mencabut Izin usaha pertambangan di blok silo.
Gus Irawan berpesan, agar masyarakat disini kondusif dan mempercayakan ke komisinya untuk memproses pencabutan itu ke pemerintah pusat.
“Kami himbau ke masyarakat untuk memberi kepercayaan kepada kami, agar bisa melakukan lebih cepat pencabutannya,” ucapnya.
“Untuk memercepat ini, kami punya kewenangan untuk memanggil menteri ESDM, Lingkungan hidup, kehutanan, Gubernur Jatim, bupati jember dan beberapa tokoh masyarakat silo. Kami berharap, pencabutan itu terlaksana segera,” pungkasnya. (sg)
