Home / BERITA UTAMA / Lembaran Kertas Ini Bukan Formalitas

Lembaran Kertas Ini Bukan Formalitas

SRIATI menyuguhkan secangkir teh kepada tamunya. Pria berpakaian necis. Kemeja lengan panjang. Bagian lengan dilinting separo. Bersepatu pantofel.
Perempuan yang berprofesi sebagai mlijo (pedagang sayur keliling, Red) di Jember itu membaca dengan seksama lembaran-lembaran kertas di tangannya. Hampir 10 menit dia membaca beberapa lembar dokumen yang diserahkan sang tamu kepadanya.

Sesekali dia bertanya kepada tamunya, karena ada hal yang tidak dia mengerti dari isi dokumen yang dipegangnya. Tidak lama kemudian, Sriati meminjam pulpen dari tamunya.

Setiap lembar dari dokumen itu dia paraf di pojok bawah. Di bagian akhir, dia membubuhkan tanda tangan. Setelah berbicang beberapa menit, sang tamu pamit. “Kendaraan akan dikirim besok pagi, Bu,” kata sang tamu.

Hari itu Sriati menandatangani surat perjanjian kredit kendaraan dengan sebuah perusahaan pembiayaan. Dia membeli motor matic untuk anaknya yang kuliah di luar kota.

“Mau bagaimana lagi, beli cash tidak punya uang. Bisanya kredit, ya ambil kredit. Apalagi, sekarang DP ringan dan bisa diangsur agak lama,” ujarnya.

Tetapi, sebelum menandatangani perjanjian kredit kendaraan itu, Sriati sengaja membaca satu per satu pasal demi pasal yang ada di dokumen perjanjian kredit itu. “Keluarga kami punya trauma soal kredit motor ini,” akunya.

Meski bukan dia langsung yang mengalami, sang kakak pernah berkonflik dengan perusahaan pembiayaan kendaraan. Pangkalnya adalah keterlambatan membayar angsuran. Kejadiannya sudah sekitar dua tahun lalu. Tetapi, kenangan buruknya membekas di hati Sriati.

Dia lantas menceritakan kenangan buruk itu. Ketika itu sang kakak sedang naik motor sendirian. Di tengah jalan, dia dihentikan dua orang pria yang berboncengan motor. Tanpa banyak cakap, kedua orang itu mengambil motor yang dinaiki sang kakak.
Sempat dikira begal. Tetapi, sang kakak akhirnya tidak berdaya saat motornya diambil yang belakangan diketahui sebagai debt collector.

“Motor itu dijabel (disita paksa di tengah jalan, Red) karena menganggap kakak saya terlambat bayar angsuran,” ungkapnya.

Saat itu sang kakak memang tengah kesulitan ekonomi karena baru saja mengalami PHK (pemutusan hubungan kerja). Sebelumnya, terlambat mengangsur sebulan masih aman. Sebab, tak lama kemudian angsuran dibayarkan. “Waktu itu memang terlambat sebulan lebih semingguan. Tidak menyangka saja langsung dijabel tanpa ada pemberitahuan lebih dulu,” katanya.

Karena itu, saat Sriati hendak membeli kendaraan dengan kredit, dia baca satu per satu pasal demi pasal di perjanjian kredit itu. “Sebenarnya tidak paham semua dengan bahasa di perjanjian itu. Tapi, saya baca saja. Kalau nggak ngerti, tanya sama pegawai yang ke sini,” tuturnya, polos.

Hariyanto sedikit beruntang dari Sriati. Dia sempat beberapa kali menunggak angsuran kendaraan dan kendaraan tidak dijabel. Sebab, sebelum jatuh tempo bulanan, dia melapor ke perusahaann leasing. Denda pun dikenakan, namun ada kelonggaran waktu dan pembayaran.

“Saya kan pedagang, penghasilan tidak pasti. Bahkan, pernah saya minta keringanan atau pengurangan denda. Dan bisa,” katanya.

Peristiwa penjabelan kendaraan bukan barang baru di Jember. Malah, beberapa kali kasus ini memicu aksi massa. Konsumen yang tidak terima dengan pengambilan paksa kendaraan, mengadu ke LSM. Lalu, LSM bersama massa mendemo kantor leasing. Tidak heran, Polres Jember memberi atensi penuh terhadap fenomena penjabelan ini.

Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo menegaskan, debt collector tidak boleh menjabel kendaraan masyarakat dengan alasan apa pun. “Masyarakat sangat mengeluhkan adanya penyitaan fidusia ini,” katanya.

Sebab, laporan masyarakat mengenai penyitaan fidusia di Jember cukup banyak. Pada 2016, Polres Jember menerima 26 laporan. Setahun berikutnya ada 23 laporan. Padahal, penyitaan fidusia ada mekanisme yang harus ditaati, sebagaimana Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2012.

“Harus didampingi aparat penegak hukum, meski tidak bisa langsung main sita. Penyiataan ada aturannya, tidak bisa main rampas di tengah jalan,” tegas mantan Korsespri Kapolri ini.

Polres Jember pun pernah mengamankan debt collector yang menyita kendaraan di tengah jalan dengan alasan pengendara menunggak kredit. Bila pengendara melapor ke polisi, tindakan debt collector itu bisa diproses pidana.

Sebagai bentuk pencegahan, Kusworo mengatakan, pihaknya pernah mengumpulkan semua perusahaan leasing berikut kelompok debt collector. Mereka menerima sosialisasi tentang mekanisme penyitaan fidusial dari Polres Jember dan OJK. “Harapannya, tidak ada lagi orang jabel kendaraan seenaknya sendiri. Semua ada aturannya,” tandasnya.

Staf Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember Galih Rahmawati menjelaskan, OJK telah menetapkan berbagai aturan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Payung hukum yang bisa digunakan, antara lain, UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Lalu, ada POJK No 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, POJK No 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, serta POJK No 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan di Sektor Jasa Keuangan. “Semangatnya adalah OJK ikut melindungi konsumen,” katanya.

Terkait maraknya penjabelan kendaraan, OJK terus mendorong agar perusahaan jasa keuangan lebih terbuka dalam mengomunikasikan isi perjanjian kredit. “Paling sederhananya adalah perjanjian kredit itu harus dibacakan petugas leasing kepada konsumen dengan jelas dan transparan,” terang Galih.

Biasanya, lanjut Galih, selama ini staf leasing hanya menyodorkan berlembar-lembar surat perjanjian kredit. Lalu, meminta konsumen membubuhkan paraf dan tanda tangan dokumen tanpa mengetahui apa isi perjanjiannya.

“Kepada masyarakat, kami minta juga kritis. Kalau ada dokumen perjanjian dari leasing, jangan asal ditandatangani, tapi tidak tahu isinya. Selama ini mayoritas masyarakat sekadar tanda tangan tanpa tahu apa isi perjanjian. Lembar-lembar kertas itu bukan formalitas,” tukas perempuan berhijab ini.
Bila konsumen merasa dirugikan oleh tindakan perusahaan pembiayaan, bisa melakukan pengaduan ke perusahaan tersebut.

Diharapkan, ditemukan resolusi penyelesaian yang baik. Namun, jika konsumen merasa tidak mendapat penyelesaian yang baik, bisa mengajukan pengaduan ke OJK.

OJK telah menyediakan berbagai kanal pengaduan. Untuk pengaduan lewat email, bisa dikirim ke: konsumen@ojk.go.id. Sedangkan pengaduan melalui telepon bisa lewat saluran 157. Pengaduan juga bisa dilakukan secara online melalui website konsumen.ojk.go.id. Sedangkan pengaduan lewat surat, bisa melalui Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen dengan alamat Menara Radius Prawiro, Kompleks Bank Indonesia, Jalan MH Thamrin No. 2 Jakarta.

Galih menerangkan, di OJK pengaduan konsumen trackable. Artinya, konsumen bisa mengetahui sejauh mana pengaduannya diproses oleh OJK. Sedangkan bagi pelaku usaha jasa keuangan, pengaduan konsumen traceable. “Sehingga, bisa menindaklanjuti pengaduan konsumen yang masuk dalam sistem layanan konsumen OJK. Pelaku jasa keuangan bisa meng-update informasi proses penanganan pengaduan,” tandasnya.
Kantor OJK Jember tidak pernah berhenti memberikan edukasi mengenai perlindungan konsumen. Baik kepada pelaku jasa keuangan, komunitas, dan asosiasi profesi.

Beberapa workshop mengenai edukasi dann perlindungan konsumen sektor jasa keuangan juga pernah dilakukan OJK Jember bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jember.

Setelah sang tamu beranjak dari rumahnya, Sriati memberesi cangkir teh yang disuguhkan ke tamunya. Bagi Sriati, apa yang dialami sang kakak jangan sampai terulang pada dirinya. Bekerja yang rajin, tidak telat bayar angsuran itu. “Yang penting tidak nunggak angsuran,” pungkasnya. (set)

Bagikan Ke:

Check Also

Hendy Siswanto – Gus Firjaun Dilantik,  Rabithah Jember: Bantu Pemerintah Bangun Jember

Jember- Ketua Rabithah Alawiyah Jember Habib Hamid Husein Alhamid mengucapkan selamat atas dilantiknya pasangan Hendy …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *