Home / BERITA UTAMA / Pakar Hukum: Tak Etis jika Bupati Tolak Kesepakatan, Rakyat Akan Jadi Korban

Pakar Hukum: Tak Etis jika Bupati Tolak Kesepakatan, Rakyat Akan Jadi Korban

Pakar hukum dan Dekan Fakultas Hukum Unej, Nurul Ghufron

Jember-  Macetnya APBD Jember Tahun 2018 hingga melewati batas waktu yang ditentukan, yakni tanggal 30 November 2017 mendapat sorotan pakar hukum sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Nurul Ghufron. Jika persoalan ini terus berlanjut dan akhirnya APBD 2018 gagal ditetapkan, maka rakyat Jember menjadi pihak yang paling dirugikan.

Kepada sejumlah wartawan, Gufron mengatakan, persoalan ini sebenarnya tidak akan terjadi apabila Bupati  Faida mengikuti hasil pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2018 yang sudah disepakati bersama antara Badan Anggaran DPRD Jember dengan Tim Anggaran Pemkab.

“Dalam pandangan saya, KUA-PPAS sebenarnya sudah didok. Karena Tim Anggaran yang diutus untuk membahas bersama DPRD faktanya sudah menyepakati. Jadi sangat tidak etis jika kemudian Bupati menolak kesepakatan tersebut,” jelasnya.

Pembahasan yang dilakukan antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemkab, kata Gufron sebenarnya sudah sesuai dengan mekanisme perundang-undangan. Bahkan, sejumlah pergeseran yang dilakukan oleh Badan Anggaran sama sekali tidak menyalahi aturan.

DPRD berhak untuk menyetujui 100 persen atau merombak 100 persen usulan Draft R-APBD yang diajukan eksekutif yang kemudian disepakati bersama. Karena memang parlemen selain memiliki hak legislasi juga memiliki hak budgeting sebagaimana diatur oleh Undang-Undang. Sedangkan eksekutif memiliki kewenangan untuk melaksanakan anggaran yang sudah ditetapkan,” jelasnya.

Hasil pembahasan yang sudah disepakati bersama antara Badan Anggaran dengan Tim Anggaran tidak boleh serta merta ditolak mentah-mentah oleh seorang kepala daerah.

“Tim Anggaran yang diutus untuk membahas bersama DPRD ini kan mendapat mandat dari Bupati. Jika kemudian kesepakatan bersama ini dimentahkan (Bupati), selain tidak menghormati pihak sana (DPRD) juga tidak menghormati dirinya sendiri,” tegasnya.

Atas dasar inilah, Ghufron meminta kepada eksekutif maupun legislative agar sama-sama bersikap dewasa demi kepentingan masyarakat Jember secara luas. Sebab, jika APBD 2018 gagal disyahkan maka rakyat Jember lah yang menjadi pihak paling dirugikan.

“Kalau ini sampai tidak disyahkan, maka asumsi APBD 2018 secara otomatis kembali ke APBD 2017. Padahal, APBD 2017 sangat tidak relevan untuk pembangunan Tahun 2018. Jelas yang sangat dirugikan adalah rakyat Jember,” tegasnya. (Riq/sal)

Bagikan Ke:

Check Also

Jelang Pilkada, Petugas Pendopo Express Diminta Tetap Fokus Pelayanan pada Masyarakat

Jember- Jelang pilkada, petugas pendopo express diminta fokus memberikan pelayanan ke masyarakat, tidak menjadi tim …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *