Home / BERITA UTAMA / Pemkab Kembali Mangkir, Harapan GTT-PTT Kandas Lagi

Pemkab Kembali Mangkir, Harapan GTT-PTT Kandas Lagi

Jember- Harapan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT-PTT) untuk segera mendapatkan Surat Tugas dari Bupati sebagai dasar pencairan honor dari Dana BOS kembali kandas. Janji yang disampaikan Pemkab Jember pada Bulan Oktober lalu bahwa SK GTT-PTT akan diterbitkan paling lambat Bulan November hanya menjadi omong kosong belaka, karena hingga pergantian tahun 2018 SK tersebut belum diterbitkan.

DPRD Jember yang sejauh ini konsisten memperjuangkan nasib GTT-PTT juga sudah kehabisan cara untuk menghadapi sikap eksekutif yang terkesan abai terhadap kesejahteraan para guru dan tenaga honorer tersebut. Sebab, sudah tiga kali eksekutif selalu mangkir saat dipanggil parlemen terkait tindak lanjut SK tersebut.

“Pimpinan DPRD sebenarnya sudah mengundang Plt. Sekda, Asisten 3, Dinas Pendidikan, dan Bagian Hukum. Namun, sampai saat ini ternyata para pejabat yang kita undang tidak hadir. Pak Mirfano saya WA, pertama tunggu perintah dari Bupati. Saya tanya lagi pukul 11.54 WIB, dia jawab maaf tidak bisa hadir,” terang Wakil Ketua DPRD Jember, Ayub Junaidi saat rapat dengar pendapat hari Selasa (2/1) bersama PGRI Jember dan puluhan GTT-PTT di Ruang Banmus.

Menurut Ayub, DPRD Jember sudah melakukan segala upaya agar nasib GTT-PTT segera mendapat kejelasan dari Pemkab.

“Kita sudah rekomendasikan kepada eksekutif saat rapat Bulan Oktober lalu, agar SK GTT PTT selesai dalam waktu sebulan. Kita juga sudah berulang kali memanggil untuk menanyakan tindaklanjut rekomendasi tersebut. Tapi sampai pertemuan hari ini, eksekutif selalu mangkir,” jelasnya.

Akibatnya, persoalan SK GTT-PTT yang menjadi dasar pencairan honor dari dana BOS belum juga mendapat kejelasan. “Semestinya kan hadir agar bisa memberikan penjelasan kepada GTT-PTT. Sudah sejauh mana SK tersebut. Tapi kalau seperti ini, bukannya menyelesaikan persoalan justru memperuncing masalah,” sesalnya.

Tidak hanya itu, DPRD Jember kata Ayub, juga sudah memasukkan tambahan honor bagi GTT PTT dengan nilai total sebesar Rp 25 Milyar ke dalam KUA-PPAS APBD 2018. Namun, lagi-lagi Bupati menolak sehingga nota kesepakatan KUA-PPAS sampai sekarang belum ditandatangani bersama.

“Kita sebenarnya sudah melunak. Dari Rp 125 Milyar realokasi anggaran hasil pembahasan Badan Anggaran dan Tim Anggaran, kita hanya meminta agar tambahan honor GTT-PTT sebesar Rp 25 Milyar tetap dimasukkan KUA-PPAS. Selebihnya terserah mau dibuat apa oleh Bupati. Tapi nyatanya, Bupati tetap menolak,” tegasnya.

Oleh sebab itulah, Ayub menyampaikan permohonan maafnya karena kewenangan DPRD Jember hanya sebatas itu untuk mengawal GTT-PTT. Dia memasrahkan sepenuhnya kepada PGRI Jember selaku lembaga yang menaungi GTT terkait langkah selanjutnya yang akan ditempuh.

“Dengan penuh hormat, kami meminta maaf kepada GTT-PTT, karena kewenangan Dewan hanya sebatas itu. Kita menyerahkan sepenuhnya kepada panjenengan sekarang apa yang akan dilakukan sekarang. Saya tak nurut ke njenangan, diperintah apa saya akan nurut ke jenengan. Karena ini sudah diluar kemampuan Dewan,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua PGRI Jember, Supriyono menyampaikan terima kasih atas upaya yang dilakukan oleh DPRD Jember. Dia menyadari bahwa kewenangan DPRD terbatas, karena SK Penugasan GTT-PTT memang seharunya diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati.

“Kita sangat berterima kasih kepada DPRD, khususnya Pak Ayub yang sedari awal turut memperjuangkan nasib GTT-PTT. Apa yang dilakukan DPRD sudah sangat maksimal. Namun lagi-lagi Pemkab Jember yang nampaknya belum kebuka hati nuraninya,” ujarnya.

Supriyono lantas meminta GTT-PTT bersabar, karena PGRI akan berupaya mengadukan persoalan ini kepada Gubernur selaku kepanjangan tangan pemerintah pusat. Jika upaya tersebut tak juga berhasil, PGRI tidak akan menghalang-halangi lagi keinginan ribuan GTT-PTT untuk melakukan aksi mogok kerja jilid dua dengan waktu yang lebih lama dari sebelumnya.

“Kita husnodzon dulu, siapa tahu setelah pertemuan ini Bupati menerbitkan SK tersebut. Namun perlu diingat, kesabaran manusia ada batasannya. Kita akan membawa persoalan ini kepada Gubernur. Karena Gubernur Jawa Timur juga Gubernur GTT-PTT Jember. Kalau langkah ini juga tidak berhasil, maka kita akan melakukan aksi solidaritas untuk kedua kalinya,” pungkasnya.(riq/sal)

Bagikan Ke:

Check Also

Tidak Becus Kerja, Faida Dapat Sanksi dari Gubernur Khofifah

Jember – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi menjatuhkan sanksi kepada Bupati Jember Faida. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *