Home / BERITA UTAMA / Perkuat Pendidikan Vokasi Inklusif untuk Investasi Industri Padat Karya yang Produktif

Perkuat Pendidikan Vokasi Inklusif untuk Investasi Industri Padat Karya yang Produktif

Oleh: Hari Setiawan

INDUSTRI padat karya menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No 51 Tahun 2013 menetapkan, industri padat karya meliputi industri makanan, minuman, dan tembakau; tekstil dan pakaian jadi; kulit dan barang kulit; alas kaki; mainan anak; dan furnitur.

Tahun ini (BKPM, 2019) industri makanan dan minuman (mamin) olahan, tekstil dan produk tekstil (TPT), serta alas kaki siap mengucurkan investasi senilai total Rp 79 triliun. Industri mamin menggelontorkan investasi Rp 63 triliun, naik 11 persen dari 2018 sebesar Rp 56,6 triliun. Sedangkan industri alas kaki dan TPT menyiapkan investasi masing-masing Rp 2,8 triliun dan Rp 14 triliun. Jumlah ini melonjak hampir lipat dua dari setahun lalu.

Lonjakan investasi mamin ditopang manuver sejumlah pemain kakap. Antara lain, PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) yang baru mengakuisisi lahan seluas 26 hektare di Bintan, Kepulauan Riau, senilai Rp 1,3 triliun. Di lahan yang berada dekat pelabuhan ini, Bogasari, perusahaan penggilingan terigu terbesar nasional milik Indofood, berencana membangun pabrik baru yang hasil produksinya akan dipasok ke pasar Sumatera.

Indofood melalui anak usaha lainnya, PT Indofood CBP Tbk, juga membeli lahan seluas 57 hektare di Pasuruan, Jawa Timur. Di lahan ini, Indofood CBP akan membangun fasilitas manufaktur, seperti pabrik mi instan dan lainnya. Indofood CBP bakal merelokasi pabrik di Surabaya yang kebanyakan berada di lahan milik Pelindo ke Pasuruan.

Di sisi lain, investasi TPT terkerek oleh relokasi pabrik Tiongkok ke Indonesia. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mencatat, perusahaan TPT Tiongkok berniat membangun pabrik tekstil hulu, yakni pemintalan benang, kain, hingga produk hilir, di Kendal, Jawa Tengah, dengan nilai investasi Rp 6 triliun.

Adapun di sektor alas kaki, Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) mengungkapkan, Shoetown Group, salah satu perusahaan alas kaki asal Tiongkok, akan menambah pabrik dengan bendera PT Shoetown Ligung Indonesia di Majalengka, Jawa Barat. Total investasi yang akan dikucurkan mencapai USD 200 juta.

Kemenperin mencatat, industri mamin pada 2018 tumbuh 7,91 persen atau melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,17 persen. Tahun ini sektor mamin ditargetkan tumbuh 9,86 persen. Penyerapan tenaga kerja industri mamin tahun lalu mencapai 3,3 juta orang.

Sementara, industri TPT tahun lalu tumbuh 8,7 persen. Tahun ini ditargetkan tumbuh moderat di angka 5,61 persen. Penyerapan tenaga kerja industri ini mencapai 3,6 juta orang. Sedangkan industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki tahun lalu tumbuh 9,4 persen dan diproyeksikan tumbuh 5,4 persen pada tahun ini. Sektor tersebut menyerap tenaga kerja sekitar 819 ribu orang.

Tantangan Industri Padat Karya

Dari sisi investasi dan penyerapan tenaga kerja, industri padat karya menjadi salah satu pilar ekonomi yang dijaga pertumbuhannya. Karena itu, pemerintah terus mendorong masuknya investasi di industri padat karya. Salah satunya adalah dengan memberikan insentif berupa tax holiday dan tax allowance.

Namun, bukan berarti industri padat karya tidak menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan itu berupa tingginya upah minimum regional (UMR) dan kualitas SDM yang rendah (Jawa Pos, 2019). Sebagai contoh di Jawa Timur. Sebanyak 50 pabrik berada di Ring I Jawa Timur, sehingga UMR yang ditanggung pengusaha tinggi. Ditambah faktor lainnya, tingginya upah ini membuat daya saing menjadi berkurang. Yang tidak mampu bertahan, akan gulung tikar. Atau, merelokasi pabrik ke negara yang biaya upahnya rendah, namun produktivitas pekerjanya tinggi.

Mengenai kualitas SDM, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, 66 persen angkatan kerja Indonesia hanya berlatar belakang pendidikan SMP hingga SD ke bawah (Tirto, 2019). International NGO Forum for Indonesia (Infid) menambahkan, Indonesia masih sangat kekurangan tenaga kerja terampil. Untuk menjadi negara maju, Indonesia membutuhkan 58 juta tenaga kerja terampil. Karena itu, setiap tahun seharusnya bisa melahirkan 2 juta tenaga kerja terampil yang dibuktikan melalui sertifikat kompetensi.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kerja Layak melakukan survei penilaian kebutuhan anak muda dan perempuan (need assessment) di lima daerah (Infid, 2018). Yaitu, Kota Jogjakarta, Kulonprogo, Wonosobo, Bojonegoro, dan Malang. Survei menemukan, 70 persen responden menyatakan pelatihan memberikan kemudahan mencari kerja. Namun, hanya 14 persen responden yang menyatakan pernah mengikuti pelatihan.

Sebanyak 86 persen tidak mengikuti pelatihan keterampilan apa pun selama satu tahun terakhir. Sementara, 75 persen dari yang mengikuti pelatihan, hanya mengikuti satu kali pelatihan keterampilan. Di antara yang mengikuti pelatihan, 72,9 persen mengikuti pelatihan di tempat kursus, 19,63 persen di BLK, dan 5,61 persen di pesantren.

Muara dari rendahnya kompetensi tenaga kerja Indonesia, menurut Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), karena pendidikan vokasi yang belum mampu menjawab kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Hal itu disebabkan kurikulum pendidikan vokasi dan pemagangan belum link and match dengan DUDI. Karena itu, pembenahan harus dilakukan pada perbaikan kurikulum dan kualitas guru vokasi (Tirto, 2019).

Pembenahan tidak hanya dilakukan di level pendidikan menengah (SMK). Tetapi, harus menyentuh pula pendidikan tinggi vokasi (politeknik). Secara kuantitas, jumlah politeknik di Indonesia masih sangat kurang. Sampai 2017 terdapat 262 kampus politiknik, dari populasi perguruan tinggi di Indonesia sejumlah 4.529 kampus (Kemenristekdikti, 2017).

Ini berakibat jumlah mahasiswa vokasi sangat sedikit dibandingkan mahasiswa umum. Bandingkan dengan Austria yang 78 persen mahasiswanya dari jurusan vokasi. Belanda 70 persen mahasiswanya berasal dari jalur vokasi. Fakta empiris ini yang menjadi tesis mengapa daya saing industri Indonesia kalah dari negara lain. Karena itu, sejak 2017 Kemenristekdikti merevitalisasi 13 kampus politeknik di Indonesia.

Menjawab pembenahan pendidikan vokasi di level SMK, Direktorat Pembelajaran Kemenristekdikti mendorong agar dosen politeknik bisa melahirkan guru SMK yang kompeten. Karena itu, kampus politeknik saat ini didorong untuk melaksanakan 3-2-1. Yaitu, 3 semester belajar di kampus, 2 semester di DUDI, dan 1 semester kembali ke kampus. Dengan guru SMK yang kompeten, maka pendidikan vokasi di level SMK juga meningkat kualitasnya.

Perkuat Pendidikan Vokasi yang Inklusif

Tidak bisa tidak, untuk mendukung investasi industri padat karya, pendidikan vokasi yang inklusif harus diwujudkan. Dengan SDM yang tersertifikasi kompetensinya, daya saing industri padat karya akan terkerek naik.

Untuk mewujudkan pendidikan vokasi yang inklusif, ada lima solusi yang bisa diambil para pemangku kepentingan (pentahelix). Yaitu, pemerintah, DUDI, perguruan tinggi vokasi, sekolah menengah vokasi, dan lembaga vokasi nonformal.

Pertama, menetapkan skala prioritas anggaran pendidikan untuk pendidikan vokasi. Dengan kapasitas fiskal yang hanya 18 persen dari PDB, pemerintah harus mendorong akselerasi pendidikan vokasi. Sebab, tuntutan tenaga kerja terampil menjadi kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Karena anggaran pendidikan dalam APBN yang selama ini lebih banyak untuk pendidikan umum, maka perlu realokasi pada pendidikan vokasi.

Di level pendidikan tinggi, pemerintah sejatinya telah menyediakan anggaran beasiswa yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Namun, LPDP tidak menyentuh penguatan kompetensi pada angkatan kerja yang hampir 60 persen berpendidikan SLTA ke bawah. Sehingga, LPDP perlu mengalokasikan pula dana untuk beasiswa pendidikan vokasi.

Kedua, membangun infrastruktur pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Pemerintah bisa mendorong perusahaan untuk mendirikan kampus politeknik sendiri. Kampus tersebut bisa menjadi penyuplai SDM handal bagi perusahaan itu sendiri dan industri lain pada umumnya. Ikhtiar untuk memperkuat lembaga pelatihan kerja terus dihadirkan secara berkelanjutkan untuk menghasilkan tenaga kerja kompeten yang tersertifikasi.

Ketiga, mendorong UKM sebagai pusat belajar dan pertumbuhan industri. Hal itu bisa dilakukan dengan membentuk jejaring dan pengelompokan UKM untuk pembelajaran dan pelatihan. Lalu, berkolaborasi dengan industri besar sebagai penyedia bahan baku (subkontraktor). Ini juga menjawab pentingnya menjaga rantai nilai pasokan yang kerap diminta standarisasinya oleh pasar global.

Keempat, menjadikan multi pihak berkontribusi dalam pelatihan vokasi. Misalnya, pemberi kerja harus membayar iuran kepada pemerintah untuk diwujudkan pelatihan pekerja, baik yang berstatus penuh waktu, paruh waktu, maupun outsourcing. Lalu, dana CSR dikelola untuk memperluas akses pelatihan vokasi bagi masyarakat umum. Sedangkan serikat pekerja bisa diberdayakan untuk mengembangkan berbagai pelatihan kompetensi bagi anggotanya.

Kelima, pembenahan sistem pendidikan nasional. Pendidikan vokasi harus diperkuat dengan membenahi kurikulum yang bisa menjawab kebutuhan DUDI. Selayaknya kurikulum didesain fleksibel untuk menjawab perubahan yang sangat dinamis. Tidak hanya kurikulum, kompetensi guru pendidikan vokasi harus diperkuat melalui akses pendidikan tinggi vokasi yang inklusif. Bisa diakses semua kalangan dengan biaya terjangkau. (*)

*) Penulis adalah redaktur pelaksana jemberpost.net

Check Also

Kontingen NPCI Jember Raih Dua Medali Emas dan Perak

Surabaya- Paralympian (atlit difabel) yang tergabung dalam Kontingen National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Jember berhasil …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *