Home / BERITA UTAMA / R-APBD 2018 Tunggu Petunjuk Gubernur

R-APBD 2018 Tunggu Petunjuk Gubernur

Ketua DPRD Jember M Thoif Zamroni

Jember-Terkait pembahasan dan tindak lanjut dari Kebijakan Umum Anggaran Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2018, Bupati Jember Faida telah berkirim surat kepada Gubernur Jawa Timur perihal perbedaan pandangan dengan kesepakatan antara Badan anggaran (Bangar) DPRD Jember dan Tim Anggaran (Timgar) Pemkab Jember.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris daerah (Sekda) Pemkab Jember Mirfano saat dihubungi melalui telepon selulernya menyampaikan, Bupati telah membuat surat laporan kepada gubernur selaku kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.

“Surat tersebut telah kami kirimkan pada tanggal 15 November kemarin, dan diterima tanggal 20 November. Isinya ya tentang perkembangan terkini KUA PPAS, dan perihal tanggapan dari Kemendagri. Dimana sampai saat ini masih ada perbedaan pandangan,” ujar Mirfano, Rabu sore (29/11).

“Saat ini kami terus berkoordinasi dengan (dinas) provinsi,” sambungnya, sambil kemudian menutup sambungan telepon.

Sebelumnya diberitakan, terkait tindak lanjut pembahasan KUA PPAS APBD 2018 masih belum ditemukan titik temu yang baik perihal penyelesaiannya. Bahkan Banggar DPRD Jember bersama dengan fraksi-fraksi di DPRD Jember melakukan rapat membahas pembahasan berikutnya. Dalam rapat pembahasan tersebut, Pimpinan DPRD Jember diminta untuk melunak dan menyetujui KUA PPAS APBD 2018.

Padahal pembahasan KUA PPAS APBD 2018 sudah final sesuai kesepakatan antara Bangar DPRD Jember dan Tim Anggaran (Timgar) Pemkab Jember. Dengan disepakatinya usulan dewan dengan dilakukannya realokasi anggaran Rp 125 miliar.

Ketua DPRD Jember M Thoif Zamroni pada saat memimpin rapat menyampaikan, jika ada perbedaan pendapat, harusnya disampaikan oleh sejumlah fraksi. Utamanya fraksi pendukung ataupun fraksi pengusung Bupati Jember Faida, saat dilakukannya pembahasan antara Bangar DPRD dengan Timgar Pemkab Jember beberapa waktu yang lalu.

“Ini kan aneh, saat KUA PPAS APBD 2018 sudah disepakati bersama Badan Anggaran dan Tim Anggaran. Lah ada sejumlah fraksi yang meminta KUA PPAS dilanjutkan sesuai keinginan bupati dan tidak mengakomodir masukan dari DPRD Jember,” kata Thoif.

“Seharusnya jika memang memperjuangkan yang diinginkan Pemkab Jember, fraksi yang wakilnya ada di Badan Anggaran memperjuangkan itu. Tetapi tidak dilakukan,” sambungnya.

Thoif menjelaskan, pada saat rapat antara Bangar dan timgar, bisa dilakukan adu argumentasi, mana yang setuju dan tidak setuju dalam KUA PPAS APBD 2018 itu. Tetapi yang terjadi, sejumlah perwakilan fraksi yang notabene pengusung dan pendukung malah menyetujui yang diusulkan oleh Badan Anggaran.

“Bahkan saya punya rekamannya. Sejumlah fraksi malah mengusulkan rekomendasi sesuai dengan komisinya,” tegasnya.

Oleh karena itu, lanjut legislator dari Gerindra ini, pihaknya menganggap yang dibahas Banggar kemarin adalah sudah kesepakatan bersama. Bahkan hasil kesepakatan bersama itu, katanya, sudah menjadi usulan dan rekomendasi lembaga DPRD Jember. Jika kemudian ada sejumlah anggota DPRD Jember yang mempertanyakan hal ini, maka akan kembali mundur dalam pembahasan KUA PPAS APBD 2018. (Ta/sal)

Bagikan Ke:

Check Also

Salam-Ifan Siapkan Beasiswa, Pertahankan Pertanian sebagai Sektor Strategis

Jember – Sektor pertanian di Kabupaten Jember, Jawa Timur, membutuhkan regenerasi agar tetap bisa bertahan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *