Home / BERITA UTAMA / RAPBD 2018 Macet, Bupati Faida Malah Salahkan DPRD

RAPBD 2018 Macet, Bupati Faida Malah Salahkan DPRD

Jember- Macetnya pembahasan R-APBD 2018 menjadi bahan Bupati Faida untuk menyalahkan para Wakil Rakyat di DPRD Jember, Faida menuding ada upaya dari Pimpinan Dewan dan beberapa fraksi untuk menghambat proses tersebut.

Menurutnya, masyarakat sudah tahu, karena beberapa Fraksi di DPRD sudah menyatakan sikapnya ingin mendahulukan kepentingan masyarakat.

“Hanya saja  prihatin,  karena ada unsur pimpinan dan beberapa fraksi, yang masih lupa bahwa, sejatinya yang diperjuangkan adalah kepentingan masyarakat,” ujarnya usai mengikuti acara Hari Difabel Internasional,  di alun-alun Jember, Sabtu (02/12).

Dirinya menyayangkan macetnya pembahasan KUA-PPAS APBD 2018 dengan DPRD, hingga batas akhir waktu yang ditentukan.

Faida mengancam anggota DPRD tak gajian. “Siapapun yang bertanggungjawab terhadap macetnya pembahasan R-APBD  2018, siap-siap terkena sanksi tidak menerima gaji,” kata Faida.

Seperti diketahui, macetnya pembahasan diawali dari keterlambatan Bupati Faida memasukkan KUA-PPAS APBD 2018.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 8, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 34 dan 35, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015, KUA-PPAS APBD 2018 seharusnya mulai masuk dan dibahas pada Juni 2017. Setelah disahkan, KUA-PPAS ini menjadi dasar untuk pembahasan APBD 2018 pada Oktober 2017.

Namun, Bupati Faida memasukkan KUA-PPAS pada medio Oktober 2017. Dari hasil pembahasan, ada sekian revisi yang harus dilakukan karena ditemukannya ketidaksinkronan angka dan data.

Pembahasan KUA-PPAS APBD 2018 selesai pada 10 November 2017. Rapat pembahasan final Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah menghasilkan realokasi anggaran Rp 125 miliar, salah satunya untuk menambah honor guru dan pegawai tidak tetap, anggaran sektor pertanian dan infrastruktur.

Persoalan muncul lagi setelah Bupati melayangkan surat penandatanganan nota kesepakatan dengan dilampiri dokumen KUA-PPAS APBD 2018 awal sebelum dibahas bersama oleh Badan Anggaran dan Tim Anggaran. Artinya, realokasi Rp 125 miliar yang sudah dibahas bersama tersebut diabaikan Bupati Faida.

Pimpinan DPRD Jember kemudian berkonsultasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Dalam Negeri. Mereka disarankan untuk melayangkan surat balasan kepada bupati agar merevisi dokumen yang dikirimkan sesuai dengan hasil pembahasan bersama, sehingga nota kesepakatan KUA-PPAS bisa segera ditandatangani bersama. Namun hingga saat ini DPRD Jember belum mendapat balasan dari Bupati Faida. Ini menyebabkan DPRD Jember tak bisa membuat jadwal sidang paripurna Nota Pengantar Rencana APBD 2018. (Sal/ta)

 

Bagikan Ke:

Check Also

Politeknik Negeri Jember Berikan Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan Kuman kepada Karang Taruna Remaja Masjid

Politeknik Negeri Jember (Polije) melakukan kegiatan kepedulian sosial kepada masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada pengurus …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *