Home / BERITA UTAMA / Soal Pembahasan KUA-PPAS, Demokrat: Bupati Tidak Konsisten

Soal Pembahasan KUA-PPAS, Demokrat: Bupati Tidak Konsisten

Jember- Lambatnya penyelesaian pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 dinilai karena bupati tidak konsisten dengan instruksi yang dipercayakan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Seharusnya bupati jika sudah memberikan mandat dan kepercayaan kepada TAPD untuk membahas KUA PPAS APBD 2018 bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember, harus menghormati hasil kesepakatan yang telah dibuat. Sehingga selanjutnya dapat melakukan pembahasan mengenai APBD 2018 dan tidak mengalami keterlambatan seperti sekarang.

Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris DPC Partai Demokrat Jember Agusta Jaka Purwana, di sela kegiatan baksos khitanan massal Partai Demokrat di Masjid Nurul Yaqin Mangli, Minggu pagi (17/12).

Agusta menyampaikan, apabila Bupati Jember telah mempercayakan kepada TAPD untuk melakukan pembahasan KUA PPAS bersama Banggar DPRD Jember, harusnya hasil kesepakatan realokasi anggaran yang telah dibuat tersebut harus dihormati oleh bupati.

“Ketika kita sudah mempercayakan sesuatu, ya sudah kita percayakan kepada tim apapun hasilnya. Nah sedangkan Pemkab (Bupati Jember) sudah bikin tim (TAPD) dan tercapai kesepakatan (KUA PPAS APBD 2018), malah tidak dihargai dan dilaksanakan. Bupati malah balik lagi (kesepakatan sepihak KUA PPAS) sesuai keinginannya sendiri,” ujar Agusta kepada sejumlah wartawan.

Padahal pembahasan antara TAPD dan Banggar, lanjut Agusta, sudah disepakati bersama dan hal itu diketahui oleh Bupati Jember.

“Lah inikan artinya Bupati tidak konsisten, dan tidak percaya dengan tim (TAPD) yang telah dibentuknya. Lah ini preseden yang buruk jika sebagai seorang pimpinan tidak bisa memberikan delegasi penuh ataupun kepercayaan kepada tim (TAPD) bentukannya,” tegasnya.

Menurut pria yang juga menjabat sebagai Ketua HIPMI Jember ini, jika menghendaki pembahasan APBD 2018 segera cepat selesai, bupati harusnya mempercayai TAPD yang dibentuknya. Karena hal itu sebagai kepercayaan dan mandat yang diberikan, lanjutnya, karena bupati sendiri juga tidak pernah hadir dalam rapat-rapat pembahasan yang dilakukan antara TAPD dan Banggar.

“Kalau (bupati) tidak bisa hadir sendiri, dan membuat tim (TAPD), apapun hasilnya dan tim yang dibentuk sudah bekerja sesuai dengan arahannya, ya sudah itu harus dijalankan. Cukup mengamini! Karena itu kan dia (bupati) yang bikin dan (tim TAPD) adalah bentukannya dan diberi arahan. Toh arahnya sudah jelas dari bupati,” tandasnya.

Lebih jauh Agusta menyampaikan, sebagai bentuk instruksi partai kepada fraksi Demokrat di DPRD Jember, bahwa harus bekerja sesuai dengan hati nurani dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat.

“Instruksinya jelas, bahwa bekerja sesuai hati nurani dan kepentingan rakyat! Percepat pembahasan APBD 2018. Kemudian semua harus berjalan sesuai aturan yang ada dan jangan menghancurkan ataupun mencederai komitmen rasa keadilan yang ada di masyarakat,” tegasnya.

“Hasil kesepakatan antara TAPD dan Banggar adalah kesepakatan bersama, dan itu yang harus dilaksanakan,” imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, pimpinan DPRD Jember berkirim surat kepada Gubernur Jawa Timur untuk menjelaskan kronologis pembahasan KUA PPAS APBD 2018. Dalam surat tersebut juga dilampirkan dengan semua bukti surat, rekaman video, dan notulensi dari rapat-rapat pembahasan yang dilakukan antara Tim Anggaran (Timgar) Pemkab Jember, dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember perihal pembahasan KUA PPAS APBD 2018. (Ta/sal)

Bagikan Ke:

Check Also

Manfaatkan Limbah Kulit Kopi, Polije Gelar Pelatihan Teknologi Pembuatan Sabun Organik pada Pemuda Karang Taruna Desa Kemuning Lor, Arjasa Jember

Jember- Desa Kemuning Lor merupakan daerah pariwisata, pertanian dan perkebunan yang ditanami buah naga dan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *