Home / POLITIK DAN PEMERINTAHAN / Tidak Becus Kerja, Faida Dapat Sanksi dari Gubernur Khofifah

Tidak Becus Kerja, Faida Dapat Sanksi dari Gubernur Khofifah

Jember – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi menjatuhkan sanksi kepada Bupati Jember Faida. Sanksi tersebut keluar akibat kinerja Faida yang buruk sehingga Penetapan APBD tahun anggaran 2020 Kab. Jember terlambat. Tak hanya itu Pemkab Jember juga mendapat penilaian Disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jatim tertanggal 2 September 2020, Faida dinilai gagal karena terlambat mengajukan proses penyusunan APBD 2020. Tidak hanya tahun ini, Kab. Jember selalu terlambat dalam mengesahkan Perda APBD selama empat tahun terakhir.

Kepala Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Helmy Perdana Putera menyebut hambatan pembahasan APBD Jember 2020 berasal dari bupati. “Apa yang dilakukan Bupati Jember sudah masuk kesalahan yang berat sehingga sanksinya disekolahkan. Kabupaten Jember selalu terlambat dalam mengesahkan Perda APBD dan setiap tahun berulang. Selama 4 tahun terakhir ini APBD Jember selalu terlambat,” ujarnya.

Setiap kepala daerah yang terlambat mengajukan proses penyusunan APBD perlu dijatuhi sanksi administratif. Adapun sanksi administratif yang dimaksud adalah tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama enam bulan kepada Faida.

Hak-hak keuangan meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan lainnya, honorarium, biaya penunjang operasional, dan hak-hak keuangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelum turunnya sanksi dari Gubernur Khofifah, Faida juga telah mendapatkan banyak teguran di antaranya dari Mendagri dan penilaian Disclaimer dari BPK.

Pada pertengahan Juli Mendagri mengeluarkan surat berisi pelanggaran Bupati Jember. Surat Menteri Dalam Negeri nomor: 970/ 4072/ SJ yang diteken Tito Karnavian tertanggal 15 Juli 2020 itu sebagai tindak lanjut atau balasan layang dari Surat Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa nomor: 739/ 9238/ 060/ 2020, tanggal 7 Juli 2020.

Dalam surat itu menguraikan dua persoalan, yakni pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan masalah keterlambatan penetapan APBD Jember 2020.

Pelanggaran mulai merit sistem sebagaimana diatur dalam UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN; berikut PP nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS; dan pelanggaran penyusunan struktur birokrasi karena melenceng dari PP nomor 16 tahun 2018 tentang Perangkat Daerah.

Salah satu poin krusial dalam dokumen itu, Gubernur bersama DPRD diharuskan bertindak tegas menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Terbaru, Mendagri Tito Karnavian juga melayangkan teguran kepada Faida yang dinilai abai terhadap protokol kesehatan. Sungguh ironis mengingat Faida merupakan seorang dokter yang memahami ancaman Covid-19 sangat mengkhawatirkan.

Sementara itu, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur memberikan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Jember tahun 2019. Laporan tersebut disampaikan secara daring yang diikuti oleh Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi dan Bupati Jember Faida.

Hasilnya, BPK memberikan penilaian tidak menyatakan pendapat atau disclaimer of opinion. Penilaian ini merupakan yang terburuk dari empat penilaian yang dikeluakan oleh BPK.

Bagikan Ke:

Check Also

Jelang Pilkada, Petugas Pendopo Express Diminta Tetap Fokus Pelayanan pada Masyarakat

Jember- Jelang pilkada, petugas pendopo express diminta fokus memberikan pelayanan ke masyarakat, tidak menjadi tim …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *