Home / BERITA UTAMA / Tindak Lanjut Pembahasan P-APBD 2017, Bola Ada di Bupati

Tindak Lanjut Pembahasan P-APBD 2017, Bola Ada di Bupati

Wakil Ketua DPRD Jember Ni Nyoman Martini

Jember- Setelah dilakukan rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran – Plafon Perubahan Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD 2017, selanjutnya bola keputusan tinggal menunggu sikap bupati. Sebab jika Bupati setuju dengan hasil pembahasan tersebut, maka berikutnya akan dilanjutkan dengan penyampaian nota pengantar P-APBD 2017. Namun jika tidak setuju, maka tidak akan terjadi perubahan APBD 2017 dan selanjutnya harus kembali menggunakan APBD 2017 awal.

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Jember Ni Nyoman Martini kepada sejumlah wartawan, usai melakukan sidang paripurna internal membahas tentang tujuh Raperda Inisiatif DPRD Jember, Senin siang (18/9).

“Pembahasan ini belum selesai sebenarnya, karena ada break pada saat rapat tanggal 15 September kemarin. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dengan pembahasan itu (yang dilakukan oleh seluruh OPD untuk membantu memaparkan sejumlah perubahan anggaran yang dilakukan Tim Anggaran Pemkab Jember),” ujar Martini.

Namun, Martini menjelaskan, dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Jember, akibat menabrak aturan perundang-undangan. Maka Badan Anggaran DPRD Jember menghimbau kepada Tim Anggaran Pemkab Jember untuk mengingat kembali komitmen awal pembahasan KUPA-PPAS P-APBD 2017 itu.

“Sehingga hal-hal yang prosesnya melanggar undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, maka produknya cacat hukum, itu menurut persepsi kami Badan Anggaran. Oleh karena itu, kami mengajukan catatan, bahwa dinas-dinas yang melanggar perundang-undangan atau memiliki persoalan hukum, pembahasannya tidak kita lakukan. Sehingga tidak ada perubahan. Karena Plt-Plh itu tidak bisa merubah anggaran,” jelasnya.

Sehingga saat ini, kata Martini, pihaknya menunggu jawaban dari Bupati. “Jika bupati oke kita lanjut. Sekarang bola sudah ada di pemerintahan (Pemkab Jember). Sehingga kita menunggu kesepakatan dulu, nanti kemudian dilanjutkan dengan nota pengantar, kemudian di paripurnakan, baru pembahasan,” tuturnya.

“Namun Jika tidak ada kesepakatan dari bupati, ya kita berjalan sesuai peraturan perundang-undangan (kembali menggunakan APBD 2017 awal). Prinsipnya kami tidak ingin melanggar peraturan perundang-undangan,” ucapnya menambahkan.

Diberitakan sebelumnya, dalam rapat finalisasi pembahasan KUPA-PPAS P-APBD 2017 bersama Tim Anggaran Pemkab Jember dan Badan Anggaran DPRD Jember menyampaikan beberapa catatan. Diantaranya tidak boleh ada perubahan anggaran khusus untuk OPD yang masih dipimpin oleh Plt atau Plh, pembatalan pembelian mobil dinas senilai Rp 1,2 miliar, penghapusan anggaran Tim Konsultasi Media, serta penambahan anggaran untuk standarisasi personel pemadam kebakaran. (ta/sal)

Check Also

Wartawan Jember ini Raih Penghargaan Kedua Mendikbud Dalam Dua Bulan

Jakarta- HARI Setiawan meraih penghargaan dari Mendikbud Nadiem Anwar Makariem, Rabu (6/11). Wartawan jemberpost.net ini …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *