Home / BERITA UTAMA / Tolak Keputusan KPU, Ratusan Orang Aksi Damai

Tolak Keputusan KPU, Ratusan Orang Aksi Damai

Jember- Aksi damai untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat dengan menolak keputusan Komisi Pemilihan Umum dalam pengumuman hasil Pilpres dilakukan oleh ratusan orang dari berbagai kelompok masyarakat.

Relawan Rumah Aspirasi Jember tersebut menyatakan sikap politik kebangsaan terhadap situasi yang berkembang saat ini. Setelah mempelajari dan menelaah proses Pemilu 2019 dinilai sebagai Pemilu gagal dan menimbulkan korban 600 orang meninggal dunia.

“Pelaksanaannya juga penuh dengan manipulasi, kisruh, kecurangan, ketidak jujuran, pemalsuan, penghilangan, persekusi, intimidasi dan banyak Bawaslu dan aparat dalam kondisi sakit,” kata Koordinator aksi Yek Imam, Senin (20/5).

Dalam aksinya, meminta kepada pemerintah dan KPU untuk membuktikan kejujuran dan transparansi kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Mendesak KPU segera menghentikan proses hitung di televisi, dikarenakan tidak mempersentasikan hasil yang sebenarnya dan menghasut opini masyarakat, sehingga menimbulkan konflik horizontal.

“Oleh karena itu, kami menuntut dibentuknya tim independent yang melibatkan semua pihak elemen bangsa untuk melakukan investigasi dan audit forensik IT maupun real count yang dilakukan KPU secara komprehensif dan transparan,” ungkapnya.

Lanjut Imam, banyaknya kejadian dan korban tidak ada upaya dari pemerintah. Bahkan terkesan dengan sengaja mengabaikan, maka dari aksi ini sangat prihatin dan menyesalkan serta duka yang mendalam bagi para korban beserta keluarganya.

“Oleh karenanya, kami menyatakan dan menyampaikan hari berkabung nasional kepada rakyat dan bangsa Indonesia, untuk mengibarkan bendera setengah tiang selama 3 hari,” ungkapnya.

Sementara Komisioner KPU Habib Rohan menjelaskan terkait poin-poin tadi telah disampaikan kepada perwakilan. Nanti dipersilahkan di posko masing-masing menjadi bahan diskusi, termasuk hal-hal kedepan.

“Apabila terkait potensi-potensi kecurangan yang anda duga, itu nanti kami juga memfasilitasi administrasi. Prinsipnya, sampai tanggal 22 Mei Bawaslu punya wewenang, menerima aduan seluruh pihak, terutama peserta Pemilu sesuai Peraturan perundangan,” jelasnya.

Kemudian, setelah tanggal 22 Mei sampai tanggal 25 Mei Mahkamah Konstitusi (MK) menerima aduan seluruh pihak dan peserta Pemilu. “Jadi kami prinsipnya adalah bukan bekerja atas nama administrasi saja, tetapi kami bekerja atas nama hati. Seluruh LO dan penghubung peserta pemilu, baik Parpol dan Paslon presiden dan wakil presiden setiap minggu kita berkomunikasi,” terang Habib Rohan.

Sehingga pihaknya, sudah merupakan satu kesatuan. Penyelenggara dan peserta pemilu di jember satu kesatuan, tidak terpisahkan. Tetapi, yang namanya bangsa besar pasti ada dinamikanya.

“Telur sak petarangan, itu tidak ada bedanya. Makanya, kita beritihad untuk mencari yang sebenarnya dan aspirasi yang semua disampaikan oleh perwakilan, kami terima dan inyaallah akan kita tindak lanjuti sebaik-baiknya,” tegasnya. (gik)

Check Also

Polije Kembangkan Teknologi Kompos Limbah Ternak di Jember

Jember-Permasalahan yang dialami oleh kelompok ternak UD Gumukmas Multifarm Jember adalah banyaknya limbah kotoran domba …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *